Pengelolaan Keuangan Pemerintahan dan Indeks Pembangunan Manusia. Penelitian ini berkaitan dengan pengelolaan keuangan pemerintahan kabupaten Sleman dengan menghitung tingkat ekonomisnya pencapaian kinerja ekonomi aktivitas-aktivitas yang dilakukan unit-unit kerja pemerintahan kabupaten Sleman. Data yang digunakan adalah data APBD dari kantor Bappeda Sleman dengan tahun anggaran 2007 sampai dengan tahun anggaran 2011. Indeks Pembangunan Manusia merupakan salah satu indikator keberhasilan pembangunan dan cermin dari pengelolaan keuangan pemerintahan yang akuntabilitasnya tinggi. Hasil penelitian ini, dengan menggunakan metode FEE untuk pengelolaan keuangan kabupaten Sleman secara ekonomi mendapat skor 4 dan hasil perhitungan ekonomis lebih dari 100%. Yang berarti anggaran tersebut telah memperhitungkan harga wajar untuk membiayai suatu aktivitas pada realisasi yang diinginkan. Hal ini juga berarti fasilitas publik yang disediakan oleh pemerintah kabupaten Sleman dapat diakses oleh publik dengan baik. Jika dikaitkan dengan IPM memang sesuai yaitu fasilitas pendidikan dan kesehatan mendapat nilai yang sangat tinggi, sementara komponen pendapatan masih jauh lebih rendah. IPM yang berhasil diraih pemerintah kabupaten Sleman pun jauh lebih tinggi dibandingkan rata-rata IPM nasional. Walaupun demikian hasil penelitian ini menunjukkan bahwa komponen-komponen nilai IPM yang diraih tidak merata. Dalam hal ini komponen pendapatan memiliki nilai yang rendah menunjukkan taraf hidup kemiskinan yang masih besar/tinggi. Dalam kondisi taraf hidup kemiskinan yang masih tinggi, masyarakat Sleman tetap ulet dan peduli terhadap pendidikan dan kesehatan yang difasilitasi dengan baik sesuai nilai keekonomisan yang dihitung dalam penelitian ini. Hal yang perlu dibenahi adalah meningkatkan daya saing agar komponen pendapatan menjadi seimbang dengan komponen-komponen yang lainnya (pendidikan dan kesehatan). rnKata Kunci: Pengelolaan keuangan pemerintah daerah, Indeks Pembangunan Manusia, ekonomi, anggaran, Sleman.